Connect with us

Nasional

1.438 Orang Langsung Hirup Udara Bebas 119.175 Narapidana Terima Remisi HUT RI ke-75

Avatar

Published

on

Sebanyak 1.438 narapidana dapat menghirup udara bebas saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke 75 Republik Indonesia (HUT ke 75 RI) pada Senin ini, 17 Agustus 2020 setelah menerima Remisi Umum (RU) II. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga dalam upacara peringatan HUT ke 75 RI sekaligus pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Senin (17/8/2020). Sedangkan, sebut Reynhard, 117.737 narapidana lainnya menerima pengurangan masa hukuman atau RU I yang besarannya bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

Secara keseluruhan, narapidana yang menerima Remisi Umum tahun 2020, baik RU I maupun RU II berjumlah 119.175 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. "Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik maka hak remisi tidak akan diberikan," tutur Reynhard lewat keterangan tertulis. Reynhard menjelaskan, remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

Diantaranya telah menjalani pidana minimal 6 bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta aktif mengikuti program pembinaan di Lapas, Rutan, atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sementara itu Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna H Laoly dalam sambungan teleconfrence menyampaikan bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, yakni sebagai motivasi perbaikan diri dan mental bagi narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. "Pemberian remisi kepada narapidana adalah bagian dari perwujudan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Bukan hanya sekadar pemenuhan hak oleh negara kepada para narapidana tetapi juga apresiasi kepada mereka yang telah melewati ujian panjang pemidanaan dengan perbaikan kualitas pribadi dan mental serta berkelakuan baik selama masa pembinaan," ujar Yasonna.

Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP No.28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden No. 174/1999, serta Peraturan Menteri No. 3 tahun 2018 tentang pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Nasional

Berikut Tata Cara & ketentuan Daftar Kartu Prakerja Gelombang 6 Login www.prakerja.go.id

Avatar

Published

on

Berikut tata cara dan syarat mendaftar Kartu Prakerja gelombang 6 di laman Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 6 telah dibukasejak Kamis (27/8/2020) kemarin. Untuk melakukan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 6, pendaftar dapatlangsungmengakseslaman .

Kuota Kartu Prakerja gelombang 6 masih sama seperti gelombang sebelumnya,yaitu sebanyak 800.000 peserta. Sementara itu,Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menyampaikan, pengumuman Kartu Prakerja gelombang 5 akan dilaksanakanbesok, Sabtu (29/8/2020) pukul 08.00 WIB. "Mereka yang lolos seleksi akan menerima SMS pemberitahuan," kata Louisa Tuhatu, seperti yang diberitakan , Kamis.

Untuk mendaftarKartu Prakerja gelombang 6, calon peserta tentunya perlu mengetahui persyaratan dan tata cara pendaftarannya. Simak syarat dan cara mendaftar Kartu Prakerja gelombang 6 berikut ini. Dikutip dari prakerja.go.id , Kartu Prakerja diberikan kepada para pencari kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh yang terkena PHK 2. Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk merespons dampak dari pandemi COVID 19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

Adapun3 syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pendaftar Kartu Prakerja. 1.WNI 2. Minimal berusia 18 tahun

3. Sedang tidak menempuh pendidikan formal Masuk ke situs www.prakerja.go.id Pilih menu Daftar Sekarang.

Masukan nama lengkap, alamat email, dan kata sandi baru. Cek email masuk dari akun Prakerja dan ikuti petunjuk untuk konfirmasi akun email. Setelah konfirmasi akun email berhasil, kembali ke situs Prakerja

Login akun Prakerja dengan memasukkan email dan password Pada bagian verifikasi KTP, isi NIK, nomor KK dan tanggal lahir kamu sesuai yang tertera di KTP, lalu klik 'Berikutnya' Lengkapi data diri kamu dan unggah foto KTP kamu

Masukkan nomorhandphone lalu klik 'Kirim' Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor handphone kamu, lalu klik 'Verifikasi' IsiPernyataan Pendaftar

Setelah selesai, klik 'Oke' Langkah berikutnya, ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar dengan klik 'Mulai Tes Sekarang'. Setelahmengikuti tes, hasil tes akan dievaluasi.

Pendaftar diimbau untuk menunggu sekitar lima menit. Selanjutnya, pilih gelombang yangpendaftar inginkan dan disesuaikan dengan domisili pendaftar, lalu klik 'Gabung'. Kemudian, konfirmasi gelombang yang diikuti.

Selanjutnya, pendaftarakan menerima notifikasi apakah lolos atau tidak melalui SMS setelah penutupan gelombang. Jika belum lolos, pendaftar bisa ikut ke gelombang berikutnya yang dapat dipilih kembali di dashboard akun pendaftar. 1. Pelatihan

Anda dapat mengikuti pelatihan dan bayar menggunakan kartu prakerja baik online maupun offline. 2. Sertifikat Pelatihan Mendapatsertifikat pelatihan yang diakui baik pelatihan yang online ataupun offline.

3. Insentif Setiap peserta akan mendapat bantuan sebesar Rp 3.550.000,00. Insentif tersebut meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600.000,00 per bulan selama empat bulan.

Kemudian, insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000,00.

Continue Reading

Nasional

Berikut Cara Cek Lolos atau Tidak Program Kartu Prakerja Gelombang 5 Bakal Diumumkan Minggu Ini

Avatar

Published

on

<div > Pendaftaran program Kartu Prakerja telah ditutup pada Minggu (23/8/2020) pukul 12.00 WIB lalu.

Continue Reading

Nasional

Krarifikasi Tentang Berita yang Mengatasnamakan MUI

Avatar

Published

on

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah mengeluarkan maklumat berupa peringatan (tahdzir) menolak keras Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam maklumat itu MUI juga meminta Presiden membubarkan BPIP. Dalam keterangan pers MUI yang ditandatangani oleh KH Zainut Tauhid Saadi, Wakil Ketua MUI, Minggu (23/8/2020) memberikan keterangan.

Dengan ini kami memberikan pernyataan sebagai berikut : 1. Bahwa pernyataan yang mengatasnamakan MUI diatas adalah tidak benar dan bukan bersumber dari MUI. MUI tidak mengeluarkan edaran sebagaimana yang beredar dan dikutip oleh beberapa media daring. Karenanya MUI meminta masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak menyebarluaskan edaran yang mengatasnamakan MUI tersebut. MUI juga meminta masyarakat agar waspada propaganda dari pihak pihak yang mengatasnamakan MUI yang bisa menyebabkan keresahan.

2. MUI dalam mencermati perkembangan RUU BPIP telah membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari Komisi Hukum dan Perundang undangan MUI, yang ditugaskan untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap RUU tersebut dan hasilnya sudah diserahkan kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat pada Rapat Pimpinan pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : A. Bahwa Tim Pengkaji RUU BPIP memberikan masukan kepada DP MUI agar RUU BPIP diperbaiki dan disempurnakan, baik dari aspek kelengkapan persyaratan dan prosedur pengajuan prolegnas maupun subtansi RUU nya. B. Tim Pengkaji tidak merekomendasikan penolakan terhadap RUU BPIP dan/atau pembubaran terhadap lembaga BPIP.

3. Dalam menyampaikan pendapat, MUI selalu mengedepankan cara hikmah, dialog dan musyawarah berlandaskan pada nilai nilai kaidah hukum dengan argumentasi dan dalil yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan hanya berdasarkan pada asumsi, dugaan dan prasangka yang belum jelas kebenarannya. 4. MUI sebagai lembaga keulamaan menjauhkan diri dari praktik yang menjurus pada kegiatan politik praktis dan partisan, seperti ancaman atau kegiatan pengerahan massa dengan maksud untuk memaksakan kehendak. Tetapi MUI lebih mengedepankan cara cara yang lebih beradab melalui jalan musyarawah, dialog dan tukar pikiran untuk mencari solusi dan jalan keluar dari betbagai persoalan bangsa.

Continue Reading

Trending